Prioritas TN Kutai

Prioritas pengelolaan Taman Nasional Kutai yang menjadi mandat untuk dilaksanakan Balai Taman Nasional Kutai adalah sebagai berikut :

  1. Penyusunan Zonasi Taman Nasional Kutai. Zonasi Taman Nasional Kutai telah disahkan oleh Dirjen PHKA melalui SK nomor 58/VI-Set/2014 namun terjadi pelepasan kawasan sejumlah 7.816 hektar sehingga perlu dilakukan revisi terhadap zonasi tersebut.

  2. Pengolahan data dan informasi. Saat ini data-data tentang kawasan sudah banyak diperoleh baik dari pelaksanaan inventarisasi dan monitoring yang dilaksanakan secara mandiri maupun data-data yang berasal dari pihak luar seperti perguruan tinggi, LSM dan peneliti yang bekerja di Taman Nasional Kutai. Data-data tersebut perlu dikelola secara baik sehingga bermanfaat bagi banyak pihak.

  3. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik). Nilai indeks ini akan memperlihatkan keefektivan pengelolaan Taman Nasional Kutai. Nilai indeks yang semakin tinggi akan menunjukkan pengelolaan kawasan yang semakin baik. Berdasarkan renstra PHKA 2015 – 2019 maka sampai dengan akhir 2019 nilai indeks METT (Management Effectiveness Tracking Tool) berjumlah 70%. Saat ini nilai METT Balai Taman Nasional Kutai adalah 80% berdasarkan penilaian pada tahun 2017.

  4. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus meningkat. Berdasarkan peta zonasi edisi revisi, zona rehabilitasi Taman Nasional Kutai adalah seluas kurang lebih 60.000 hektar. Hal ini berarti kawasan yang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan rehabilitasi cukup banyak. Sejauh ini telah ada komitmen perusahaan pemegang IPPKH yang melaksanakan penanaman seluas kurang lebih 30.000 hektar sehingga terdapat kurang lebih 30.000 hektar lagi kawasan yang perlu dilakukan pemulihan ekosistem

  5. Pembinaan desa penyangga Taman Nasional Kutai. Kurang lebih terdapat 23 desa yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Kutai, beberapa desa berbatasan langsung dan beberapa desa memiliki ketergantungan terhadap Taman Nasional Kutai. Secara tidak langsung penduduk masing-masing desa memiliki pengaruh baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Untuk itu pembinaan dan peningkatkan ekonomi masyarakat desa khususnya desa-desa yang berdekatan ini menjadi prioritas untuk segera di laksanakan.

  6. Perlindungan dan pengamanan Kawasan. Disadari kejahatan kehutanan berupa penebangan liar, perburuan, perambahan dll masih kerap terjadi sehingga perlu upaya yang optimal untuk mencegah terjadinya tidak kejahatan. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tidak kejahatan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan secara rutin.

  7. Peningkatan populasi satwa prioritas Taman Nasional Kutai sebesar 10% dari data tahun 2013. Satwa prioritas Taman Nasional Kutai dan juga merupakan konsideran penunjukkan Taman Nasional Kutai adalah orangutan dan bekantan. Kedua satwa ini menempati relung yang berbeda, orangutan berada di daerah riparian yang kaya akan tumbuhan Sengkuang (Dracontomelon dao) sedangkan bekantan dominan hidup di hutan mangrove. Kedua satwa ini mengalami tekanan yang hampir sama yaitu berkurangnya habitat. Untuk itu perlu ada upaya yang serius agak populasi dapat tetap terjaga dengan baik.

  8. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengembangan wisata alam di Taman Nasional Kutai. Dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik, Balai Taman Nasional Kutai melakukan pengembangan-pengembangan wisata alam baik dari sisi sarana dan prasarananya maupun dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya.

  9. Penurunan jumlah titik hotspot. Kebakaran hutan menjadi permasalahan yang cukup berat setiap tahunnya. Perilaku pembukaan lahan dengan membakar masih menjadi perilaku yang kerap dilakukan ketika musim tanam tiba. Untuk itu kegiatan-kegiatan pengendalian kebakaran hutan masih menjadi prioritas pengelolaan.

  10. Penurunan luas kebakaran hutan. Salah satu upaya untuk menurunkan luasan kebakaran hutan adalah dengan tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan secara cepat dan tepat. Patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan cara yang tepat untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kebakaran hutan.

  11. Penurunan tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Kutai. Walaupun peran justisi telah beralih ke Ditjen Gakkum namun upaya pencegahan terhadap tindak pidana kehutanan harus terus dilakukan. Patroli-patroli baik teretrial maupun perairan tetap menjadi prioritas kegiatan untuk mengurangi kesempatan pelaku melakukan tindak kejahatan kehutanan.

0
0
0
s2smodern
up