ISU STRATEGIS

No

Isu Strategis

Uraian

Upaya Tindak Lanjut

Progres Penyelesaiannya

1

Konflik Ruang dan Sumberdaya Alam

Isu-isu terkait dengan konflik ruang dan sumberdaya alam, yaitu :

  • Batas kawasan belum sepenuhnya diakui oleh banyak pihak
  • Adanya perbedaan batas di peta dengan di lapangan
  • Perambahan dan penguasaan lahan yang semakin meluas
  • Penetapan desa definitif di dalam kawasan
  • Adanya konsesi pertambangan di dalam kawasan
  • Tindak pidana kehutanan (perbalakan liar, perburuan satwa dan penambangan galian) relatif tinggi.

Upaya tinda lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut :

  • Pertemuan dengan BPKH Wilayah IV Samarinda untuk menyelesaikan dan menyesuaikan perbedaan tata batas di peta dan di lapangan
  • Mengusulkan 3 opsi penyelesaian masalah yaitu pemindahan penduduk, pelepasan kawasan dan zona khusus
  • Melakukan penyidikan terhadap izin-izin pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Kutai
  • Melakukan kegiatan perindungan dan pengamanan kawasan
  • Sosialisasi batas kawasan kepada masyarakat desa sekitar

Progres penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

  • Telah ada kesepakatan dengan Kepala BPKH wilayah IV untuk menyelesaiakan permasalahan perbedaan tata batas di peta dan di lapangan
  • Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berbatasan dengan Taman Nasional Kutai untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dimotori oleh BPKH Wilayah IV Samarinda.
  • Opsi pelepasan kawasan dipilih sebagai penyelesaian permasalahan perambahan dan pemukiman di Taman Nasional Kutai (7.816 hektar kawasan dilepaskan)
  • Patroli pengamanan kawasan dan patroli pengendalian kebakaran hutan serta sosialisasi perlindungan dan pengamanan kawasan dilakukan secara rutin.

2

Kelembagaan dan Tata Kelola Kawasan

Isu-isu terkait dengan kelembagaan dan tata kelola kawasan adalah sebagai berikut:

  • Database kawasan yang belum terkelola dengan baik.
  • Keterbatasan SDM dan sapras pengelolaan
  • Pemahaman terhadap tupoksi pengelolaan yang masih minim.

Upaya tindak lanjut terhadap isu-isu terkait kelembagaan dan tata kelola kawasan, adalah sebagai berikut :

  • Menyusun data base kawasan
  • Meningkatkan jumlah staf dan menambah tenaga honorer
  • Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana baik melalui APBN maupun melalui pendanaan lainnya yang tidak mengikat
  • Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh lembaga diklat.
  • Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak

Progres penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

  • Telah ada data base kawasan
  • Kekurangan staf dipenuhi dengan menambah jumlah tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan pengelolaan
  • Peningkatan sapras pengelolaan baik dari APBN maupun dari Mitra TN Kutai serta kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan
  • Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan sumberdaya manusia
  • Kerjasama dengan berbagai pihak baik bilateral maupun multilateral

3

Integrasi Konservasi dalam Pembangunan

Isu-isu terkait integrasi konservasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

  • Rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota yang belum selaras dengan keberadaan kawasan Taman Nasional Kutai
  • Perkembangan industri yang mengancam kelestarian Taman Nasional Kutai
  • Pembangunan di luar sektor kehutanan di dalam kawasan Taman Nasional Kutai

Upaya tindak lanjut terkait integrasi konservasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

  • Pembahasan bersama rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota
  • Menjalin hubungan yang harmonis dengan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar Taman Nasional Kutai
  • Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di Taman Nasional Kutai

Progres penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

  • Memberikan masukan dalam setiap rapat dan konsultasi publik terkait penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta rencana detil tata ruangnya.
  • Terjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan dan penyelesaian permasalahan
  • Pemerintah daerah dalam memberikan izin, dalam pengurusan sertifikat tanah danĀ  melakukan pembangunan meminta rekomendasi dari Balai Taman Nasional Kutai apabila lokasinya bersinggungan dengan batas kawasan Taman Nasional Kutai
0
0
0
s2smodern
up